Home / Daerah / Nasional

Jumat, 11 November 2022 - 20:21 WIB

Pengelolaan Keuangan Tidak Transparansi, KPK Dan BPK RI Pusat Diminta Turun Ke Aceh Tenggara

REDAKSI - Penulis Berita

ACEH TENGGARA, NEWSCEOACEH.COM – Tidak transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, menjadikan kabupaten Aceh Teggara devisit anggaran keuangan hingga mencapai Rp 71 Milyar.

Pegiat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara M. Saleh Selian mengatakan padahal Transparansi Pengelolaan keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Hal ini sesuai bunyi undang- undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

” Kami LIRA mendesak dan menyurati Komisi pemberantasan korupsi ( KPK) Dan Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) Pusat turun ke Aceh Tenggara melakukan Audit terkait dengan takelola keuangan didaerah,” Sebut Saleh Selian.

Baca Juga :  388 Jemaah Umrah Aceh Berangkat Ke Tanah Suci via Bandara SIM

Pengelolaan keuangan yang transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan sesuai pilar utama tata pemerintah yang baik ( Good Governance). Namun pilar ini masih belum menjadi azas mengelola keuangan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

“Bahkan yang lebih keliru mencuatnya dugaan Devisit anggaran keuangan pemerintah daerah (Pemda) Aceh Tenggara, mencapai seratusan milyar pada tahun 2023 ? Ini patut di pertanyakan ? ,” Katanya lagi.

Tidak hanya itu, transparansi pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan, juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Baca Juga :  Presiden Optimistis Indonesia Bisa Jadi Negara Maju

Tidak hanya itu, tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan didaerah juga tidak terlepas dari adanya dugaan kemupakatan terselubung antara oknum oknum tertentu dilingkungan DPKKD Agara dalam hal pengaturan kegunaan keuangan. Baik terhadap pembiayaan yang tidak terlalu urgent seperti munculnya kegiatan di tengah jalan yang menjadi beban daerah.

” Kita juga melihat ada dugaan pembengkakan biaya makan minum yang menguntungkan pihak – pihak tertentu di Setdakab serta lainnya. Nah hal ini patut menjadi perhatian bagi bapak Pj bupati aceh tenggara sehingga tidak menjadi temuan – temuan hukum dikemudian hari,” pungkasnya

Share :

Baca Juga

Nasional

Kementan Raih Penghargaan Komunikasi Publik Tempo Ministery Award 2022

Daerah

Pj Bupati Agara Kunjungi Panti Asuhan di Biakmuli

Daerah

DLH Aceh Bersihkan Sampah Liar di Seputaran Pasar Lampakuk

Daerah

Presiden LIRA Minta Kejati Aceh Dalami Soal Bantuan Sapi Dari Kementan 1.000 Ekor Di Aceh

Daerah

Senator Abdullah Puteh Bertemu MD KAHMI Kota Langsa

Daerah

Giat Patroli Rutin Sinergitas TNI/POLRI di Kabupaten Bireuen

Daerah

Bang BMW peduli Stunting

Daerah

PJ Gubernur Aceh Sambut Kedatangan Menteri Polhukam