Banda Aceh, NEWSCEOACEH.COM -Ketua Lembaga Panglima, Sab Rafiq sabri akrab disapa Panglima Yatim memohon dukungan dari Pemerintah Aceh dan BKA (Badan Kepegawaian Aceh) agar dapat mengusulkan dan memperjuangkan nasib ribuan tenaga kontrak Pamhut (Pengaman Hutan) dari DLHK ke Menpan RB agar semuanya dapat diberikan formasi khusus melalui jalur formasi Teknis PPPK tanpa melihat latar belakang Pendidikan. Selasa, (06/12),
Meskipun Merit sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai. Hal ini disampaikan oleh Sab Rafiq sabri kepada Kepala BKA, Abdul Qahar, S.Kom.,MM diruang kerja beliau.
Tenaga Kontrak PAMHUT sudah memiliki masa kerja 16 (enam belas) tahun berjalan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Disamping itu Status Otonomi Khusus daerah Aceh yang juga merupakan Lex Spesialis harusnya menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat khususnya Kemenpan RB.
Mengingat pada tahun 2022 Pemerintah Pusat lebih mengutamakan Tenaga Guru dan Kesehatan dalam hal rekruietmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) maka hendaknya pada Tahun 2023 Formasi Tenaga Teknis juga perlu diperhatikan khususnya terkait tenaga kontrak PAMHUT di Provinsi Aceh. Hal ini menjadi perhatian dikarenakan masalah penyelatan Hutan, alam dan lingkungan hidup juga merupakan masalah penting dan serius untuk ditanggapi. Pemerintah Pusat dan Daerah harus lebih Arif dan bijaksana dalam mengambil sikap. Menpan RB juga harus memperhatikan perjanjian damai RI-GAM yang tertuang dalam MoU dan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ketua Lembaga Panglima juga akan menyurati Menpan RB untuk memberikan masukan terkait hal tersebut. Demikian disampaikan oleh Panglima Yatim Rafiq.
