Banda Aceh, NEWSCEOACEH.COM — Keresahan masyarakat Aceh semakin meningkat setelah keluarnya Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang mengalihkan empat pulau di wilayah Aceh Singkil ke provinsi Sumatra Utara. Keputusan sepihak ini menimbulkan komplikasi sosial antara masyarakat Aceh dan Sumatra Utara, karena dilakukan tanpa musyawarah dengan pemerintah Aceh maupun tokoh adat di Aceh Singkil.
Tokoh politik nasional dari Partai Ummat, Maswadi, Syarif M.Pd., yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pengkaderan Partai Ummat DPW Provinsi Aceh, mengungkapkan kekesalannya terhadap kebijakan Mendagri tersebut. Menurutnya, langkah ini menunjukkan sikap tidak dewasa dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat.
“Tindakan ini tidak melibatkan pemerintah Aceh atau tokoh adat Aceh Singkil dalam prosesnya. Hal ini jelas sangat mengecewakan dan memicu komplik sosial yang bisa berkembang lebih luas,” ujar Maswadi.
Maswadi yang merupakan putra kelahiran Aceh Selatan, secara tegas menyuarakan keresahan masyarakat. Ia meminta pemerintah Aceh segera turun tangan, tidak hanya diam melihat wilayah Aceh diambil alih.
“Saya minta pemerintah Aceh segera lakukan aksi nyata. Bentuk tim verifikasi ulang terhadap surat keputusan Mendagri, kumpulkan kembali dokumen dan bukti fisik sah milik Aceh, dan tunjukkan langsung kepada Tito Karnavian,” tegasnya.
Menurut Maswadi, langkah itu bisa membuka ruang untuk Mendagri menganulir atau membatalkan surat keputusan yang telah dikeluarkan, jika ditemukan bukti kuat bahwa empat pulau tersebut secara sah merupakan bagian dari wilayah Aceh.
Maswadi juga menyoroti peran Dinas Pertahanan Aceh, yang menurutnya seharusnya berada di garda depan dalam persoalan ini.
“Dinas Pertahanan Aceh adalah lembaga yang paling memahami peta dan batas wilayah provinsi ini. Mereka harus berbicara atas nama Gubernur Aceh. Jangan sampai rakyat menuding bahwa Mualem, selaku Gubernur Aceh, hanya diam atau bahkan dianggap tidak peduli,” kata Maswadi.
Dalam kesempatan yang sama, Maswadi menyampaikan terima kasih kepada para wakil rakyat di DPR RI dan DPD RI yang telah meninjau langsung ke empat pulau tersebut, menunjukkan keseriusan mereka dalam menindaklanjuti keresahan rakyat.
“Kita patut berterima kasih kepada mereka yang sudah hadir di lokasi. Ini adalah bukti bahwa masih ada wakil rakyat yang mendengar suara rakyat Aceh,” ucap Maswadi.
Yang kini menjadi pembicaraan di masyarakat adalah diamnya Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang dianggap tidak memberikan pernyataan atau sikap yang jelas terkait persoalan serius ini.
“Mualem jangan diam. Ini menyangkut hak wilayah Aceh, harga diri masyarakat Aceh. Harus ada sikap tegas, harus bersuara di media massa, membela hak dan harkat martabat bangsa Aceh,” ujar Maswadi, menutup pernyataannya.
