Dinamika polemik kwarda Aceh pasca musda menjadi perbincangan hangat para pemerhati Gerakan Pramuka diTingkat Nasional ,beberapa media online,cetak,media sosial menjadi sorotan terkait polemik adanya demisoner yang mengunakan anggaran kegiatan hingga 6 milyar pertahun, dan membuat kegiatan sehingga melanggar AD,ART,bahkan aktivis perempuan meminta pihak kepolisian,inspektorat memeriksa kwrda aceh terutama pengurus des=misioner,atas dasar apa mengeluarjkkan anggaran,SKPA mana yang menangani,dan siapa KPA nya,buiar publik jelas,transparan.Dan juga SK apa yang digunakan siapa yang menanda tangani yang dianggap bodong.Dan SK kepengurusan baru yang belum diterbitkan,serta pengurus baru belum dilantik.Sehingga gerakan pramuka menurut netizen journalist ini ilegal,dan juga menganggap pramuka sudah seperti partai politik.
Dinamika ini juga muncul ditingkat nasional,pihak kepolisian dan LSm diminta turun tangan juga kwarnas gerakan pramuka,yang pada waktuu musda ikut mengirimkan konsultan dalam musda,dan sah hasilnya.kenapa hingga 8 bulan ini masih belum dilantik dan bisa mengunakan anggaran?ini pelanggaran hukum.Dan menjadi tanda tanya para pemerhati gerakan pramuka,sehingga beberapa media cetak,online menjadikan hit trending berita ini.Supaya tidak menimbulkan kekisruhan segera diadakan audensi dengan gubernur Aceh selaku kamabida,menghadirkan kawarnas,kakwarda T.Fadhullah yang terpilih sah,serta menghadirkan para pembina,pelatih pramuka aceh,tim auditor,Badan pemeriksa keuangan Aceh,inspektorat.Harapan tersebut juga dikemukan oleh munas yoga,Anwar,Muhammad T.Is-pemerhati Gerakan Pramuka Aceh dan juga pelatih ini kepada media online.
dan juga pihak kwarda Aceh demisioner memberikan klarifikasi,hak jawab,dan keterangan resmi serta menunjukkan SK Sah kepengurusan,kapasitas,dan audit,laporan keuangan.Kegiatan yang telah digelar termasuk Di Balai Diklat Saree, Upgrade DKD Aceh,seleksi peserta ke Polandia,dan juga kegiatan kegiatan dikwarda,didaerah,sumber anggaran serta hibah kemana dipergunakan dana tersebut,serta biaya operasional pengurus demisioner dan biaya biaya ketua demisoner.
Dalam akun insdtagram Pramukaupdate-akun yang terverivikasi ini memuat berita ADA APA KWARDA ACEH ini menjadi polemik didaerah bahkan nasional,inilah sebagian isi tanggapan pembaca,
Dinamika di Kwarda Pramuka Aceh menjadi sorotan publik setelah muncul polemik pasca Musda 2025, mulai dari status pelantikan, legalitas SK, hingga desakan audit anggaran hibah.
Sebagai organisasi pendidikan karakter, Pramuka perlu menjaga tata kelola, transparansi, dan mekanisme organisasi agar tetap dipercaya publik.
Dinamika organisasi itu wajar.
Yang penting: diselesaikan dengan terbuka, tertib, dan sesuai aturan.
Menurut kakak, langkah terbaik apa yang perlu dilakukan?
#PramukaUpdate #GerakanPramuka #Pramuka #KwardaAceh #PramukaAceh
Jangan cari kerja di pramuka,tapi pengabdian. Jgn karena ada anggaran merusak sistem, hasil musda, ad art.
Ada satu pasal dalam AD ART Bahwa keputusan tertinggi adalah hasil musyawarah. Kaau ada oknum yang tidak mengerti, membaca ad art jgn merasa dirinya pintar, kalau ada yang mengaku dirinya pintar, apakah persiapan internal di kwartir cabang daerahnya mampu fi selesaikan?. Orang mengaku intar dirinya hanya tingkat menjadi instruktur, dekat dengan nasional, itu bukan jaminan tapi wawasan, pengetahuan, kompetensinya diakui, legalitas.
baiknya berikan gak jawab para demisioner atau pendukungnya untuk kita relis ke media, berikan argumentasi nya dan dasar sk pengurus demisioner, dasar pengunaan anggaran, siapa yang tanda tangan, dan siapa kPa, skpa anggaran dan pertanggungjawaban nya. Kita turunkan tim untuk dicek, ricek, cros cek. Kalau pendukung demisioner tunjukkan dasar ad art gerakan pramuka, dan sk pengurus nya. Serta hasil musda. Di pramuka trisatya dan dasadarma pramuka, AD ART di pedomani.
https://jelajah.co/aktivis-soroti-polemik-kepengurusan-dan-anggaran-pramuka-aceh/
Sudah berjamaah, sejak jamnas dulu.
geli dan lucu ketika yg berargumen mereka mereka yg ikut musda itu sendiri , padahal sudah jelas di salah satu pasal di ad art musyawarah …
setingkat Kwarcab dan Kwarda sudah mulai di politisasi, setiap muscab ataupun musda ada pergerakan yang mengarah ke politik, mau tidak mau, suka tidak suka, semua terkait dana hibah APBD, jika yang terpilih di luar kepentingan politik, maka dana hibah pun akan terkena getahnya😢😢😢😢😢. Organisasi bisa apa, krn masih terikat kebutuhan terhadap uluran tangan dari Pemerintah
Ada juga akun yang membela kwarda Aceh demisioner: pa pelanggarannya kaka coba di jelaskan disini biar kami tanggapi nnti krn kami hadir waktu musda tersebut .. bukan begitu kk @munasyoga ?
@mumun_abighaisan itu yg ngomongtu kak Yudis Singkil pro Demisioner itu yg kerjanya carmuk. Consultan dr Kwarnas hadir 2 org menyaksikan langsung, tidak ada menyatakan pelanggaran. Lha kok anak kemarin bilang ada pelanggaran. Ngaca bilang kedia @mumun_abighaisan
@munasyoga hahahaha ga apa2 kak biar sama2 tau mana yg benar mana yg salah…
Ayok dong kakak kakak jangan seperti ini, kasian adik-adik yang dibawa yang mau belajar dan berkembang🔥
Wowww 👏 Ulah oknum Demisioner yg belum rela melepas jabatan. Sementara ketua terpilih belum disahkan😂
Pramuka sekarang beda dengan yang dulu,kalau sekarang fokus ke PROYEK & PARPOL🔥
Dah sampe sini, Hadeuhh.
Di Aceh ada beberapa kwarcab seperti singkil diduga juga terjadi polemik di kepengurusan,dan juga beberapa kwarcab juga mempertanyakan persoalan di kwarda aceh,dan segera diselesaikan siupaya tidak berimbas ke kwarcab-kwartcabm,atau terjadinya pro dan kotra dengan berbagai kepentingan.(red)
