Kutacane, NEWSCEOACEH.COM- SMK PP Negeri Kutacane setiap tahunnya melaksanakan praktik kerja di unit usaha dan industri (DUDI) luar daerah selama 3-6 bulan.
Muhammad SP MP, Kepala SMK PP Kutacane, menjelaskan kepada media bahwa biaya untuk praktek kerja (PKL) siswa terdiri dari biaya siswa dan subsidi sekolah. Hari Sabtu (10/8/24)
Setiap kegiatan PKL diadakan dengan rapat yang melibatkan guru, panitia, komite, dan wali siswa untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban keuangan sesuai prosedur.
Pemerintah dan dinas pendidikan tidak menyediakan dana untuk PKL, sehingga tanggung jawab tersebut berada pada sekolah penyelenggara dan DUDI sesuai dengan kompetensi.
Oleh karena itu, tidak ada yang gratis dalam PKL, termasuk biaya akomodasi, konsumsi, listrik, dan transportasi, yang harus ditanggung oleh siswa. Biaya ini merupakan tuntutan kurikulum.
Jika ada tudingan mengenai kutipan liar, harus dilihat dari hasil keputusan rapat yang telah disetujui dan terdapat notulen dengan tanda tangan siswa.
Di semua sekolah SMK, termasuk SMK PP Saree dan SMK PP Bireuen, memang ada biaya praktek yang bervariasi tergantung lokasi penempatan. Untuk supervisi guru selama 3 bulan, terdapat subsidi biaya dari sekolah.
Muhammad juga menegaskan bahwa pada rapat wali siswa, kepala sekolah mendeklarasikan sikap anti-korupsi dan anti-pungli di sekolahnya.
Ia meminta semua pihak untuk mendukung pendidikan dan memberikan kontribusi demi kemajuan pendidikan daerah, serta terbuka terhadap pengelolaan dana BOS.
Menanggapi tudingan kutipan liar dari orangtua siswa dan LSM, Muhammad menegaskan bahwa pihaknya siap untuk memverifikasi dan mengecek kebenaran isu tersebut.
Hasil rapat orang tua dan wali siswa SMK PP Negeri Kutacane menetapkan bahwa siswa akan memulai praktik kerja (PKL) pada tanggal 31 Juli 2024, dengan pembayaran biaya PKL harus dilakukan sebelum tanggal 30 Juli 2024. Untuk siswa asrama, sekolah memberikan subsidi sebesar Rp. 300.000.
Sekolah juga akan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai kegiatan PKL kepada orang tua dan wali siswa. Lokasi PKL mencakup Resort Simalem, ASA Coffee, BBIH Johor, dan ORO Coffee Takengon. Biaya untuk setiap lokasi bervariasi dan telah disepakati oleh orang tua, mencakup biaya makan, penginapan, dan transportasi.
Biaya supervisi selama PKL ditanggung oleh dana BOS sesuai dengan RKAS. Semua biaya PKL di luar daerah harus ditanggung oleh siswa dan orang tua, baik di SMK PP Negeri Kutacane maupun SMK PP Negeri Saree, dan biaya akan lebih tinggi jika lokasi PKL berada di luar Jawa. Pemerintah tidak menyediakan dana untuk PKL, yang harus disesuaikan dengan kemampuan orang tua siswa.
Siswa akan dibekali kompetensi dalam bidang agribisnis pertanian dan perkebunan. Tanpa biaya, PKL tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Semua biaya telah mengikuti prosedur dan pertanggungjawaban yang ada.
Jika ada ketidaksetujuan terhadap PKL, orang tua dapat mengajukan komplain atau usulan dalam rapat, bukan saat siswa sedang menjalani PKL.
Pihak sekolah siap untuk verifikasi jika ada laporan mengenai kutipan liar. Sekolah, bersama orang tua dan wali siswa, telah mendeklarasikan sikap anti-pungli tanpa kutipan apapun.
Sekolah tidak menggunakan uang siswa untuk kepentingan pribadi panitia, dan orang tua siswa juga mengakui tidak pernah menyampaikan keluhan mengenai kutipan liar kepada LSM atau media.
Pemberitaan yang tidak akurat dapat merugikan sekolah dan mengganggu proses pendidikan. Jika ada keberatan, sekolah dapat menarik siswa dari PKL, namun hal ini mungkin tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Sekolah meminta semua pihak untuk mendukung dan memberikan kontribusi positif untuk pendidikan.
